anggota ombudsman ri petrus b paduli menyampaikan, penyelenggara negara dan pemerintahan berkewajiban menyerahkan pelayanan paling pas juga berkwalitas kepada masyarakat.
hal ini telah diamanatkan selama uu nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan umum. hakekatnya merupakan kewajiban penyelenggara negara dan pemerintahan beri layanan terbaik kepada masyaakat. amanat lainnya, warga berhak memperoleh layanan berkwalitas daripada penyelenggaran negara, ujarnya, dalam manado, kamis.
dia menyampaikan, ombudsman dijadikan pengawas layanan publik sangat mengakibatkan supaya penyelenggara negara juga pemerintahan termasuk di pemprov sulawesi utara serta kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan dan berkwalitas terhadap penduduk.
menurut dia, berkaitan melalui pemberikan pelayanan dan menarik dan berkwalitas harus mempunyai standar pelayaan yang bisa mengakibatkan masyarakat meninggalkan kepastian, indikator ini dan hendak adalah alat ukur bagi ombudsman untuk melakukan pengawasan ataupun penilaian.
Informasi Lainnya:
dia menambahkan, ada empat komponen serta zat dan mesti diselenggarakan penyelenggara negara juga pemerintahan saat penduduk meminta layanan, selama antaranya prosedur, persyaratan, biaya, dan kapan pelayanan diselesaikan.
masyarakat ingin hapal tentang hal ini untuk mencari kepastian pelayanan. sebab tersebut tenntang keuntungan ini harus disajikan serta dipublikasikan pada masyarakat, harapnya.
dia menungkapkan, pemerintah ternyata menggodok pengelolaan pengaduan dijadikan amanat undang-undang dan dalam waktu dekat ingin dikeluarkan, sebab itu standar pelayanan menjadi bermanfaat dan harus dimulai dengan menyusun desain standar pelayanan, publikasi dan informasikan pada masyarakat.
dia serta mengingatkan, kalau lalai menyelesaikan standar pelayanan yang disusun serta dipublikasikan mau terkena yang dituntut ganti rugi.
sementara disusun aturan mengenai mekanisme serta ketentuan pembayaran ganti rugi atas kesalahan serta kegagalan layanan umum, ungkapnya.
ombudsman datang ke manado bersama melalui komisi pemberantasan korupsi juga kemenpan-rb tenntang dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.