Amien Rais: ada kesalahan dalam pengelolaan SDA Indonesia

mantan ketua mpr ri amien rais menyampaikan banyak kesalahan di pengelolaan sumber daya alam selama indonesia, terutama di bidang pertambangan, sehingga cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.

sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) adalah milik rakyat juga mesti digunakan sebesar-besarnya agar kepentingan rakyat, ternyata dan terjadi malahan sebaliknya, katanya pada yogyakarta, rabu.

menurut dia selama sela acara presidential series lecture bertema kontrak karya proasing: indonesia miskin dalam ladang emas, kebijakan pertambangan dalam indonesia tampak karut marut.

hal itu akibatkan pihak asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama dan dijalin melalui pemerintah. mereka melalui serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam dari indonesia, sementara amat terbatas faedah yang dirasakan dengan rakyat, katanya.

Informasi Lainnya:

ia menungkapkan kondisi tersebut mendorong rakyat indonesia seperti ayam dan mati selama lumbung padi. kekayaan alam yang terlalu melimpah belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan.

bahkan, bukan hal masih manakala banyak masyarakat di sekitar pertambangan yang baru hidup dalam bawah garis kemiskinan, kata guru besar fakultas ilmu sosial juga ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) itu.

oleh sebab itu, berdasarkan dia, kaum pengambil kebijakan dalam sektor pertambangan diharapkan segera mengikuti langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.

masih ada jalan, kita berhak mengerjakan negosiasi ulang kontrak kerja sama dan sudah diatur pada hukum internasional, tutur amien.

rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid mengatakan, dijadikan salah Satu bidang investasi yang berperan penting selama kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya mesti mengedepankan prinsip keadilan dan dan menjadikan negara-negara berkembang untuk benchmark.

sebagai kaum intelektualitas kampus sudah saatnya bersama-sama menyebabkan pemerintah agar melakukan evaluasi kepada kehadiran kontrak karya dan ada selama indonesia,